NEGERI DIGITAL ESTONIA
Estonia mungkin bukan
negara maju yang memiliki pendapatan melimpah ataupun wilayah yang luas. Namun,
untuk masalah Internet, negara yang satu ini mampu mengalahkan negara-negara
maju di dunia. Dalam sebuah laporan terbaru, Estonia dikatakan memiliki
kebebasan internet nomor satu di dunia.
Tak hanya itu, terdapat
empat poin penting yang membuat akses dan fungsi internet di negara ini mampu
mengalahkan Amerika Serikat, terutama dalam hal transparansi. Yang pertama,
warga Estonia dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara
voting, warga Estonia juga bisa mengakses catatan kesehatan mereka secara
online.
Adapun
masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1.
Bagaimana sistem
pemerintahan Estonia?
2.
Bagaimana Politik
dan Hukum di Estonia?
3.
Kenapa Estonia
disebut sebagai negara digital?
Adapun
tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut :
1.
Mempelajari sistem
pemerintahan di Estonia.
2.
Menelaah hukum dan
politik negara Estonia.
3.
Mempelajari alasan
kenapa Estonia disebut sebagai negara digital.
Vabariigi Valitsus atau cabang eksekutif Estonia dibentuk oleh Perdana
Menteri Estonia, dicalonkan oleh presiden, dan disetujui oleh parlemen.
Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Konstitusi Estonia dan
perundang-undangan Republik Estonia dan terdiri dari 12 menteri, termasuk
perdana menteri. Perdana menteri juga berhak mengangkat menteri lainnya, di
mana menteri tersebut akan mengurusi tugas tertentu, dan ada juga menteri yang
tidak memiliki kementerian, menjadi menteri tanpa portofolio, yang pada saat
ini hanya Menteri Daerah.
Perdana
menteri berhak mengangkat paling banyak tiga menteri, karena batasan jumlah
menteri di dalam satu pemerintahan adalah 15. Pemerintah ini juga disebut
sebagai kabinet. Kabinet memikul tanggung jawab kebijakan dalam dan luar
negeri, yang ditentukan oleh parlemen; kabinet mengarahkan dan mengkoordinasi
tugas lembaga-lembaga pemerintahan dan memikul segala pertanggung jawaban
terhadap apapun yang wujud dalam kewenangan kekuasaan eksekutif. Pemerintah,
dikepalai oleh Perdana Menteri, dengan demikian mewakili kepemimpinan politik
negara ini dan membuat keputusan atas nama seluruh dewan eksekutif.
Estonia
menganut pembangunan negara dan pemerintahan elektronik. Sejak tahun 2000,
Pemerintah Estonia tidak lagi menggunakan kertas dalam rapat kabinet, sebagai
gantinya digunakanlah jejaring dokumentasi elektronik melalui Internet. Hasilnya,
kompetisi proyek Komisi Eropa untuk mengirimkan dokumentasi elektronik sektor
publik, di mana pertukaran dokumen elektronik telah melibatkan 500 lembaga,
termasuk semua kementerian, pemerintah county, dan hampir semua departemen dan
inspeksi pemerintah, Estonia dinyatakan yang terbaik di Eropa.
Pemungutan
suara melalui Internet digunakan dalam pemilihan umum di Estonia. Pemungutan
suara melalui Internet pertama dilakukan dalam pemilihan umum lokal pada tahun
2005, dan yang pertama dalam pemilihan umum parlemen adalah Pemilihan umum
parlemen Estonia, 2007, di mana 30.275 orang menyalurkan suaranya melalui
Internet. Para pemilik suara berkesempatan untuk membatalkan suara elektronis
mereka dalam pemilihan umum tradisional, jika mereka menghendakinya.
Pada tahun 2009, Reporters Without Borders
melaporkan hasil kajiannya dalam Indeks Kebebasan Pers Global ke-8, mendudukkan
Estonia pada peringkat ke-6 dari 175 negara. Dalam laporan pertama Indeks
Keadaan Kebebasan Dunia, Estonia menduduki peringkat pertama dari 159 negara.
A.
Hukum
Menurut Konstitusi
Estonia, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan
kekuasaan tertinggi negara melalui pemilihan umum untuk memilih anggota Riigikogu, ini berlaku bagi warga negara
yang memiliki hak pilih. Kekuasaan peradilan tertinggi dijalankan oleh Mahkamah
Agung atau Riigikohus, yang
beranggotakan 19 hakim. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh parlemen untuk masa
jabatan 9 tahun atas saran presiden. Kepala negara dijabat oleh Presiden
Estonia, yang memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diloloskan
oleh Riigikogu, juga berhak
menolaknya dan mengajukan rancangan undang-undang baru.
Tetapi, presiden tidak
terlalu sering menggunakan hak ini, ia lebih berperan dalam hal seremonial. Ia
dipilih oleh Riigikogu, dan harus
mencapai dua per tiga suara. Apabila calon tidak meraih jumlah suara yang
dipersyaratkan, maka hak untuk memilih presiden beralih kepada sebuah badan
pemilihan, yang terdiri dari 101 anggota Riigikogu dan perwakilan dari
dewan-dewan lokal. Seperti cakupan-cakupan lainnya, penyusunan hukum di Estonia
telah berhasil diintegrasikan dengan Zaman Informasi.
B.
Hubungan Luar Negeri
Estonia adalah anggota
Liga Bangsa-Bangsa sejak tanggal 22 September 1921, dan menjadi anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tanggal 17 September 1991, dan Pakta
Pertahanan Atlantik Utara sejak tanggal 29 Maret 2004, juga menjadi anggota Uni
Eropa sejak tanggal 1 Mei 2004. Estonia juga menandatangani Protokol Kyoto.
Estonia adalah anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).
Sebagai salah satu negara anggota OSCE yang ikut serta, komitmen internasional
Estonia adalah subjek untuk memantau di bawah amanat Komisi Keamanan dan
Kerjasama Amerika Serikat di Eropa.
Sejak memperoleh kembali
kemerdekaannya, Estonia menganut kebijakan luar negeri yang berfokus pada kerja
sama dengan mitra-mitranya di Eropa Barat. Dua tujuan kebijakan terpenting
menyangkut hal ini adalah keikutsertaan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara
dan Uni Eropa, masing-masing dicapai pada bulan Maret dan Mei 2004. Penyekutuan
kembali Estonia dengan Blok Barat diikuti dengan
kemunduran hubungan dengan Rusia, yang terbaru
diperlihatkan pada kontroversi seputar pemindahan Monumen Peringatan Perang
Dunia II di Tallinn.
Unsur penting dalam
reorientasi pascakemerdekaan Estonia adalah dengan mendekatnya hubungan dengan
negara-negara Nordik, khususnya Finlandia dan Swedia. Tentu saja, orang Estonia
memandang mereka sebagai orang Nordik, daripada orang Baltik, menurut hubungan
sejarah dengan Swedia, Denmark, dan khususnya Finlandia. Kemudian, pada bulan
Desember 1999, Menteri Luar Negeri Estonia (dan sejak tahun 2006, Presiden
Estonia) Toomas Hendrik Ilves menyampaikan pidato berjudul "Estonia
sebagai salah satu Negara Nordik" kepada Institut Swedia untuk Hubungan
Internasional. Pada tahun 2003, kementerian luar negeri juga menyelenggarakan
sebuah pameran yang bertajuk "Estonia: Nordik dengan sebuah Simpul".
C.
Parlemen
Parlemen (Riigikogu) atau
cabang legislatif Estonia dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun
menurut prinsip perwakilan proporsional. Estonia adalah republik parlementer
demokratis. Sistem politik Estonia bergerak berdasarkan Konstitusi 1992.
Parlemen Estonia beranggota 101 orang dan memengaruhi penyelenggaraan
pemerintah nasional, terutama dalam hal menentukan pendapatan dan belanja
negara (menyelenggarakan perpajakan dan menyerap anggaran). Pada waktu yang
sama, parlemen berhak mengeluarkan pernyataan, pengumuman, dan seruan kepada
rakyat Estonia; mengesahkan, menyangkal, atau membatalkan traktat/perjanjian
internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional, dan
menentukan pinjaman pemerintah.
Riigikogu memilih dan
mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Estonia.
Selain itu, atas dasar pengajuan Presiden Estonia, Riigikogu mengangkat Ketua
Mahkamah Nasional, Ketua Bank Estonia, Auditor Umum (semacam Kepala Badan
Pemeriksa Keuangan), Kanselir Hukum, dan Panglima Militer Estonia. Seorang
anggota Riigikogu berhak meminta penjelasan dari lembaga eksekutif. Ini
memungkinkan para anggota parlemen mengamati kegiatan lembaga eksekutif dan
seluruh pejabat tinggi yang ditulis di atas.
Di
banyak sekali negara, pemerintah masih belum memanfaatkan internet untuk
kebutuhan pelayanan publik dengan maksimal. Namun, Estonia, sebuah negara kecil
di Eropa timur menampilkan kisah lain. Negara bekas Uni Soviet tersebut
berambisi membuat segala aspek kehidupan warganya diinfiltrasi oleh teknologi
digital.
1.
Pemerintah
meluncurkan program e-Estonia
e-Estonia diawali pada
tahun 2000. Secara sederhana, program itu bertujuan untuk menjadikan Estonia
sebagai negara paling maju secara digital di dunia. Artinya, sebanyak mungkin
hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk soal membayar pajak,
dilakukan dengan bantuan teknologi internet.
Dalam situsnya, pemerintah
Estonia menulis, "Estonia melihat langkah alami berikutnya dalan evolusi
negara elektronik adalah memindahkan layanan-layanan dasar ke dalam mode
digital sepenuhnya. Ini berarti bahwa banyak hal bisa dilakukan warga secara
otomatis dan tanpa harus bertatap muka langsung".
2.
Warga Estonia
memilih presiden mereka melalui internet
Berdasarkan situs
visitestonia.com, ada ratusan layanan digital yang bisa diakses oleh warga dan
ribuan lainnya oleh para pebisnis. Salah satu yang paling menonjol adalah soal
voting kepala negara. Sejak 2005, warga Estonia sudah tidak perlu lagi datang
ke tempat pemungutan suara atau mengirimkan surat suara layaknya pemilu di
negara lain.
Sekali lagi tujuannya
adalah untuk memudahkan masyarakat. Namun, para peneliti dari Universitas Michigan,
Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa ada risiko besar pada keamanan sistem
voting internet di Estonia.
Mereka juga menyarankan
agar pemerintah segera menghapus sistem tersebut. Namun, pemerintah bersikeras
bahwa keamanan sistem tersebut sudah terjamin. Wakil presiden dan direktur ilmu
pemerintahan di Institut Brookings, Darrell West, juga mengingatkan hal serupa.
Meski ia memuji kemajuan
luar biasa yang dibuat Estonia, tapi ia juga mengingatkan bahwa internet tidak
selalu aman. "Sekuriti siber adalah risiko nyata ketika kamu memiliki
semuanya dalam satu wadah," ujarnya, seperti dikutip dari BBC.
3.
Orang non-Estonia
bisa mendaftarkan diri sebagai warga negara digital
Pemerintah Estonia juga
sangat ambisius dalam urusan inovasi. Buktinya, mereka mengizinkan orang
non-Estonia untuk menjadi warga negara hanya dengan mendaftar lewat internet.
Pada 2014, mereka
meluncurkan e-residency yang memungkinkan orang asing menerima beberapa layanan
pemerintah seperti yang dirasakan warga negara sesungguhnya.
Dikutip dari Wired, hanya
dengan membayar sekitar Rp 1,6 juta, satu foto dan sidik jari, seseorang bisa
mendapatkan kartu identitas dan kode PIN untuk mengakses sistem nasional
Estonia. Layanan ini diluncurkan karena pemerintah menganggap inovasi bisa
datang dari mana saja.
Setelah menjadi warga
negara digital, seseorang bisa membuka bisnis start-up di sana dan menjalankan
semuanya melalui internet. Layanan itu terbantu dengan keputusan pemerintah
untuk menekan pajak bisnis di Estonia.
Meski ada peringatan
tentang risiko, tapi seperti Estonia tetap bersikeras dengan ambisi mereka.
Setidaknya sejauh ini warga merasa sangat dimudahkan. Buktinya? 95 persen orang
Estonia mengurus pajak mereka melalui internet yang hanya membutuhkan waktu
tiga menit untuk selesai.
Walaupun sebuah negara
dengan wilayah yang kecil, Estonia mampu mengembangkan sebuah terobosan dimana
hampir seluruh aktivitas pemerintahan bisa dilakukan secara online, dengan
aturan hukum serta politik yang menunjang, negara ini mampu bersaing bahkan
mengalahkan Amerika Serikat dalam hal kepemerintahan yang lebih transparansi.
Tingkat kejahatan yang
sangat sedikit juga menunjukan bahwa warga negara ini cukup puas dengan
pemerintah mereka, dengan tinkat penduduk bahagia yang tinggi serta kemajuan
teknologinya maka tidak aneh negara ini bisa begitu cepat diakui PBB sebagai
negara Maju.
Estonia merupakan sebuah
negara yang benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi internet yang
melebihi negara-negara maju lainnya. Indonesia seharusnya dapat mengambil
pelajaran dari hal ini, kita memang memiliki sebuah Kartu Tanda Penduduk yang
elektronik, tapi jika ditanya fungsionalnya sebagai alat identitas lain maka
E-KTP masih diragukan. Semoga untuk yang masa datang negara kita tercinta ini
dapat meraih bahkan melebihi kemajuan negara Estonia.
Makalah ini tentu saja
masih jauh dari kata sempurna, maka jika para pembaca sekalian menemukan
masalah, ataupun kalimat yang memiliki ambiguitas atau juga memiliki saran,
saya akan dengan senang hati menerimanya.
Komentar
Posting Komentar